JAKARTA, govnews-idn.com – Pengurus Forum Alumni  Perguruan Tinggi Se-Indonesia (FA-PETISI) mendukung setiap upaya kedaulatan rakyat dengan memperjuangkan agar UUD 1945 kembali ke naskah asli yang kemudian disempurnakan melalui pola adendum.

 

Hal tersebut terungkap dalam pertemuan FA-PETISI yang digelar, Jumat (22/7/2022) di Jakarta. Dalam kegiatan itu dihadiri perwakilan pengurus alumni dari beberapa perguruan tinggi seperti dari alumni Universitas Indonesia (UI) yang diwakili oleh Ibu Ellia dan Bang Imir, Institut Teknologi Bandung (ITB) yang diwakili oleh Bang Muslim Arbi dan Mas Rudy Abdurrahman, Universitas Brawijaya (UB) diwakili Ibu Miko dan  perwakilan alumni Universitas Hasanuddin (Unhas) yang diwakili oleh Bro Nur Lapong dan A. Razak Wawo. 

 

Ketua FA-PETISI, A.Razak Wawo mengatakan  bersama teman-teman alumni perguruan tinggi juga akan terus konsisten menggugat presidential threshold (PT) 20% menjadi 0% guna mengembalikan kedaulatan rakyat berdasarkan UUD 1945 yang asli. “Bukan  kedaulatan partai yang telah mengubah UUD 1945 yang asli melalui amandemen.” 

 

Sebab, lanjutnya, dengan PT 0% tidak akan memberikan peluang atau kesempatan masuknya Oligarki pemilik modal besar untuk membiayai Capres dan Partai Politik untuk memenangkan Pemilu Pilpres.

 

”Dampak PT nol persen secara otomatis akan memberikan hak penuh kepada rakyat untuk memajukan dan memilih Capres dan Cawapres-nya,” jelas Razak, alumni Unhas yang sebelumnya Ketua IKA Unhas Jabodetabek. 

 

Sementara menyongsong Pemilu 2024 mendatang, FA PETISI menilai dengan PT 0% maka secara otomatis memberikan kesempatan kepada Capres dan Cawapres yang bukan dari partai. “Tapi betul-betul keinginan yang merupakan pilihan rakyat sebagai Capres seperti Anies Rasyid Baswedan, La Nyalla Mattalitti, Rizal Ramli, Gatot Nurmantyo bisa maju sebagai Capres,” kata Razak.

 

 

Namun setelah gugatan PT di MK ditolak, maka menurut FA-PETISI memandang berarti perjuangan semakin fundamental. Bukan hanya soal cara dominasi partai politik dalam pemilihan presiden, tetapi konstitusi kita secara penuh, agar perbaikan negeri ini tidak parsial. 

 

Selain itu, FA-PETISI juga menilai sistem Presidential dengan multi partai juga tidak bisa diberlakukan pada Pemilu dengan sistem pemilihan langsung karena ada celah memberikan kesempatan kepada oligarki/sponsor menggunakan uangnya untuk menggolkan Capres. “Dengan begitu, hal ini menjadi dasar pikiran kami agar dikembalikan ke rule-nya kepada kedaulatan rakyat dengan multi partai yang harus system parlementer dengan system pemilihan tidak langsung,” papar Razak.

 

Dia berharap FA-PETISI bisa bersinergi dengan komponen bangsa lainnya merespon situasi bangsa. Sebab FA-PETISI juga ingin melakukan kontribusi yang berguna menyelesaikan permasalahan negara.

 

“FA-PETISI merupakan organisasi yang terdiri dari gabungan alumni sejumlah perguruan tinggi seluruh Indonesia. Kami ini selalu memberikan koreksi yang konstruktif dan menyumbangkan pokok-pokok pikiran untuk mewujudkan cita-cita proklamasi yang diperjuangkan founding father kita,” tandasnya.

 

 

 

Artikel ini sudah terbit di jurnal-idn.com