TANGERANG, govnews-idn.com – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menyebutkan, saat ini jumlah produk dalam e-Katalog mencapai 2,3 juta, melibatkan sekitar 40.473 penyedia UMK dan 763.385 produk UMK.
“Ini kemajuan luar biasa dalam setahun ini disebabkan kemudahan-kemudahan yang dilakukan LKPP,” kata MenKopUKM Teten Masduki saat jadi pembicara pada Rakor Monitoring Implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Produk UMKM-Koperasi, di ICE BSD, Tangerang, Banten, Selasa (29/11/2022).
Acara diselenggarakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) diikuti 82 K/L dan 542 pemda. MenKopUKM menekankan pihaknya berusaha mendorong pelaku UMKM agar mau mendaftarkan produknya di e-Katalog. “Dalam hal ini, posisi KemenKopUKM sebagai supplier,” ujar MenKopUKM.
Pihaknya terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan hal itu. Yang termudah adalah melalui WhatsApp (WA) dan email blast yang dikirim ke lebih dari 600.000 UMK terkait tata cara masuk ke e-Katalog di LKPP. Pihaknya juga melakukan sosialisasi, coaching clinic kepada K/L dan pemda seluruh Indonesia, serta penyelenggaraan business matching di Smesco dan JCC pada April 2022.
“Kami mendorong koperasi dan UMKM masuk dalam rantai pasok BUMN dan usaha besar, bekerjasama dengan Kemenperin, KemenBUMN dan Kementerian Investasi,” ucap menteri sembari mengungkapkan saat ini, nilai transaksi di Pasar Digital BUMN mencapai Rp22 triliun melibatkan sekitar 17.200 UMKM.
Selain belanja pemerintah dan BUMN yang penting didorong juga agar UMKM menjadi bagian rantai pasok BUMN dan industri besar. Saat ini, UMKM yang sudah masuk rantai pasok industri baru sekitar 7%. Bandingkan dengan Vietnam yang sudah 24%.
“Kita akan terus mendorong BUMN dan usaha besar agar mau berbagi pekerjaannya ke UMKM,” urai MenKopUKM sembari menjelaskan dirinya sudah berkeliling ke berbagai daerah yang ternyata banyak produk UMKM potensial memenuhi kebutuhan industri dan BUMN. Baik itu sebagai bahan baku, suku cadang dan sebagainya.
“Saya berharap para kepala daerah menyiapkan, dibuat daftarnya, produk apa saja yang bisa kita gandengkan dengan industri dan BUMN.”
Saat ini, KemenKopUKM sudah membuat komitmen dengan 17 BUMN. Antara lain, PT Pertamina, PT PLN, PT Kimia Farma, PT Krakatau Steel, Perum Perhutani dan RNI/Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT Inka, Perum Bulog, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PT Berdikari, PT Garam, PT Perikanan Indonesia, PT Bio Farma, PT Perkebunan Nusantara III, PT Pindad, PT Pupuk Indonesia serta PT Sang Hyang Seri.
Forum Kemitraan antara UMKM dan IKM dengan BUMN dan usaha besar, juga telah dilaksanakan dengan nilai potensi transaksi sekitar Rp206,2 miliar. Kegiatan ini bertujuan agar UMKM masuk rantai pasok utama BUMN dan usaha besar.
Sebagian peserta Rakor Monitoring Implementasi Inpres Nomor 2 Tahun 2022
“Kita punya strategi besar agar UMKM masuk rantai pasok industri besar. Benchmark kita Korsel, Jepang dan China, di mana UMKM di sana menjadi bagian dari industri,” tegas Teten Masduki serta mendorong UMKM menghasilkan produk-produk berbasis inovasi teknologi.
MenKopUKM juga berharap kemitraan ini tercipta dalam level yang sama, yaitu saling menguntungkan kedua belah pihak. Di mana UMKM bisa masuk rantai pasok utama, adanya transfer teknologi, hingga UMKM harus membuat produk sesuai spesifikasi BUMN dan usaha besar.
“Termasuk bantuan uji coba membuat prototype oleh K/L dan perguruan tinggi. Lalu, pendampingan sertifikasi dan desain produk,” urai Teten.
Salah satu bentuk pendampingan pembiayaan UMKM adalah meningkatkan porsi kredit perbankan untuk UMKM menjadi 30% yang saat ini masih sebesar 21%. Bandingkan dengan Korsel yang sudah menembus 80% porsi kredit perbankan untuk UMKM. Begitu juga dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang akan dinaikkan tahun depan menjadi Rp450 triliun.
“Usaha besar akan didorong mencari pembiayaannya lewat pasar modal. Ini satu kebijakan afirmasi,” kata MenKopUKM.
Pada kesempatan sama, Kepala LKPP Hendrar Prihadi menekankan urgensi rakor ini adalah perlu penyebarluasan hasil implementasi Inpres 2/2022, terutama berkaitan dengan penggunaan produk dalam negeri dan UMK-Koperasi. “Juga, membangun komitmen bersama dalam penggunaan produk dalam negeri dan UMK-Koperasi,” ulas Hendrar.
Hasil yang ingin dicapai dari rakor ini adalah mempercepat pembangunan untuk mengangkat ekonomi, melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan UMK dan koperasi. Serta menciptakan iklim tata kelola pengadaan barang dan jasa yang kondusif dan konstruktif.
Dalam Inpres 2/2022 disebutkan bahwa target APBN/APBD paling sedikit sebesar Rp400 triliun belanja produk dalam negeri dan KUMKM. Dengan target Rp400 triliun tersebut, akan mampu menambah pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 1,7 hingga 2%.
Per 14 November 2022, realisasinya mencapai Rp320,5 triliun. “Jadi, masih ada waktu untuk kita hisa selesaikan di 2022 ini,” lanjut Hendrar.
Strategi Besar
Sementara itu, dalam sambutan pembukaan secara daring, Presiden RI Joko Widodo menyebutkan bahwa saat ini bangsa ini menghadapi situasi ekonomi dunia yang sedang tidak baik-baik saja. “Untuk itu, kita harus memiliki strategi besar dengan kekuatan yang kita miliki untuk semakin kuat dan mandiri,” imbuh Presiden.
Pertama, perbanyak produk dalam negeri yang bersertifikat TKDN agar kualitas produk dalam negeri dan UMK semakin meningkat. “Proses pengurusan sertifikat harus dipermudah, jangan sampai menyulitkan dan memberatkan,” ucap Presiden.
MULIA GINTING – ERWIN TAMBUNAN
“Kita punya strategi besar agar UMKM masuk rantai pasok industri besar,” tutur Teten Masduki. Foto: KemenKopUKM