JAKARTA, govnews-idn.com – Kementerian Koperasi (Kemenkop), Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) dan Badan Gizi Nasional (BGN) mencanangkan bergotong-royong untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini merupakan unggulan Pemerintahan Prabowo-Gibran. MBG tidak hanya fokus pada peningkatan gizi anak-anak, tetapi juga pertumbuhan ekonomi rakyat di pedesaan.
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyatakan, salah satu peran koperasi nantinya adalah penyediaan susu. Susu adalah komponen penting dalam MBG. “Koperasi susu Indonesia potensinya besar sekali, sehingga perlu diorganisir dan diberikan investasi berupa alat pengolahan susu yang berkualitas,” ujarnya, Selasa (5/11/2024).
Budi Arie menambahkan, “Koperasi susu kita hari ini baru sampai pasteurisasi, sementara untuk makan bergizi ini perlu sampai UHT. Nanti kami akan berkeliling, jika ada yang perlu penguatan modal, ada LPDB Koperasi yang siap membiayai koperasi-koperasi lewat dana bergulir.”
Budi Arie juga memastikan ada banyak koperasi susu berkualitas, seperti di Lembang, Subang, Garut, Malang, Pujon, hingga Boyolali. Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menguatkan pandangan Budi Arie, dengan mengatakan adanya kepastian pasar dari BGN, koperasi-koperasi rakyat nanti akan bermanfaat dan mendapatkan manfaat. Bukan hanya koperasi susu, termasuk koperasi lain yang terkait dengan program BGN.
Wakil Menteri Desa PDT Ahmad Riza Patria menyatakan dukungannya. Dia siap berkoordinasi dengan Kemenkop dan BGN. “Kami akan mempersiapkan semua dan mengarahkan BUMDes yang tersebar, bekerjasama dengan koperasi terkait pembagian distribusi bahan pokok untuk program makan bergizi gratis,” ucapnya seraya mengemukakan Kemendes membina 75.265 desa dan sekitar 20.367 BUMDes dan setengah dari BUMDes itu bergerak di sektor pangan.
Di Seluruh Indonesia
Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan MBG berfokus pada pembentukan satuan pelayanan gizi di seluruh Indonesia. Ada sekitar 30.000 satuan, sebagian besar di Pulau Jawa. “Satuan pelayanan ini akan berfungsi sebagai pengambil produk lokal, dengan 85% dana digunakan untuk membeli bahan baku pertanian lokal,” ucapnya.
Dadan menegaskan peran koperasi dan BUMDes dalam memastikan pasokan bahan baku dari petani lokal. Dia juga menyebut potensi pengembangan infrastruktur dan ekonomi masyarakat. “Kolaborasi antara pemerintah, koperasi, BUMDes dan petani sangat dibutuhkan demi keberhasilan program gizi ini,” tegasnya.
Dadan mencontohkan pelaksanaan MBG di Warungkiara, Sukabumi. Proyek percontohan selama 10 bulan ini telah menyerap banyak tenaga kerja lokal. Koperasi dan BUMDes berperan penting dalam program ini. Mereka mengkoordinasikan petani dan masyarakat desa untuk menanam sayuran yang dibutuhkan oleh satuan pelayanan.
Mulia Ginting – Erwin Tambunan
“Koperasi susu kita hari ini baru sampai pasteurisasi, sementara untuk makan bergizi ini perlu sampai UHT. Nanti kami akan berkeliling.” Foto: Humas KemenKop.
Artikel ini sudah terbit di jurnal-ina.com