JAKARTA, jurnal-idn.com – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menegaskan pihaknya menyiapkan dan mengarahkan bisnis santripreneur di sektor-sektor usaha unggulan domestik Indonesia.

 

“Kita memiliki laut yang begitu besar. Kita juga memiliki lahan subur yang begitu luas. Kita harus mampu membangun keunggulan domestik kita,” kata MenKopUKM Teten Masduki di Santripreneur Award 2022, Jakarta, Senin malam (21/11/2022).

 

MenKopUKM menambahkan, hampir semua negara di dunia tengah mencari keunggulan domestiknya masing-masing. Tak terkecuali, Indonesia. Contoh Norwegia yang dulu pendapatan terbesarnya dari migas, tapi sekarang, dengan riset yang kuat, pendapatan terbesarnya dari budidaya ikan salmon.

 

Begitu juga dengan Selandia Baru yang bisa membesar pendapatannya hanya dengan tiga produk unggulan domestik yakni, daging, susu dan buah-buahan.

 

“Kita punya laut yang begitu luas yang terkandung ikan tuna, lobster dan sebagainya. Tapi, investasi di sektor kelautan ini baru 2% yang besar,” ungkap MenKopUKM.

 

Contoh lain, Indonesia merupakan produsen CPO terbesar di dunia. Tapi yang bisa diekspor baru sebatas minyak goreng. “Lihat Unilever yang terbanyak membeli CPO kita, mampu memproduksi banyak sekali jenis produk mulai makanan, kosmetik, hingga farmasi,” ungkap Teten Masduki.

 

Oleh karena itu, menurut dia, pemerintah ingin mengubah hal itu dengan memulai industrialisasi. Dan sekarang dengan hilirisasi yang tidak lagi menjual bahan baku. “Industrialisasi sedang kita koreksi dengan melakukan industrialisasi berbasis keunggulan domestik dengan bahan baku lokal. Bukan lagi manufaktur berbahan baku impor,” tegas MenKopUKM.

 

 

Selain memiliki banyak potensi sumber daya alam, Indonesia juga memiliki banyak kekayaan produk-produk berbasis kreatif. “Maka, untuk menciptakan pengusaha tangguh, pendekatannya harus melalui inkubasi. Ibarat telur, dierami, ditetaskan, kemudian dibesarkan. Jadi, kita perlu menyiapkan inkubator-inkubator,” lanjut MenKopUKM.

 

Ke depan, Indonesia membutuhkan banyak industrialis dan entrepreneur yang memiliki model bisnis inovatif. “Salah satu caranya, pemerintah terus mengembangkan ekosistem kewirausahaan,” urai Teten.

 

Misalnya, porsi kredit perbankan untuk UMKM akan terus ditingkatkan dari sekarang sebesar 19,8% menjadi 30% pada 2024.

 

Selain itu, pendekatan perbankan menyalurkan kredit dengan menerapkan agunan juga harus berubah menjadi pendekatan credit scoring. “Perusahaan Fintech saja bisa kredit sampai Rp2 miliar tanpa agunan.”

 

Untuk itu, dia terus mendorong para pelaku UMKM go digital, di mana catatan keuangan harus sudah digital memakai aplikasi yang sudah banyak tersedia. Sehingga, kredit UMKM tidak lagi harus pendekatan agunan, melainkan credit scoring dari usahanya. “Ini solusi yang harus kita lakukan,” ujar MenKopUKM.

 

Perizinan usaha juga terus dipermudah. Saat ini, untuk menjadi usaha formal, cukup dengan Nomor Induk Berusaha (NIB). Dengan NIB bisa mendapatkan izin edar, sertifikat halal dan yang lainnya.

 

“Proses pengurusan sertifikat halal juga bakal dipersingkat, dari 21-25 hari menjadi 3 hari saja,” terang MenKopUKM.

 

 

 

Artikel ini sudah terbit di jurnal-idn.com