JAKARTA, govnews-idn.com – Meski gelaran Fomula E telah selesai, pemanggilan KPK terhadap Anies Baswedan menunjukkan bahwa penyelidikan dugaan korupsi di kasus tersebut semakin jelas dan terarah. Profesionalitas dan keseriusan KPK memeriksa Gubernur DKI Jakarta bagian dari alur penyelidikan berbagai kejanggalan-kejanggalan giat Formula E. 

 

Sedari awal, publik juga mengetahui ada soal anggaran commitment fee yang tidak transparan dan berubah-ubah. Bahkan di antaranya ada penganggaran sepihak oleh gubernur yang sebelumnya tidak diketahui DPRD. Termasuk saat ini, publik juga perlu tahu bagaimana pertanggungjawaban sisa anggaran commitment fee itu? Jangan sampai uang itu hilang ketika Anies juga keluar dari balai kota usai tak menjabat lagi.

 

Berbagai indikator di atas juga menampik tudingan adanya permainan politik atas pemeriksaan Anies Baswedan. Narasi yang menyebut ada pimpinan KPK terafiliasi politik terkait pengusutan korupsi Formula E nampak seperti aksi corruptor fightback yang pernah ditudingkan kepada KPK dulu. Lantas apa kata dunia bila tudingan itu disampaikan mantan pimpinan KPK juga?

 

Penyelidikan dugaan korupsi Formula E harus segera ditingkatkan menjadi penyidikan. Sebab harapan masyarakat terhadap keadilan harus ditegakkan, terlebih lagi soal uang negara yang mesti diselamatkan.

 

KPK jangan gentar menegakkan hukum. Bahwa apa yang dilakukan KPK itu pasti akan mengganggu kenyamanan para pelaku kasus korupsi dan yang menikmati hasilnya. Akan selalu ada upaya delegitimasi dan dekonstruksi kepada penegak hukum sehingga kesempatan koruptor ‘fight back’ terjadi.

 

Peneliti LSAK

(Lembaga Studi Anti Korupsi)

081291964433