JAKARTA, govnews-idn.com – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mendapat apresiasi dan dukungan Komisi VI DPR untuk menjalankan program prioritas dan strategis dalam pengembangan koperasi dan UMKM di Indonesia. Bahkan Komisi VI DPR setuju usulan kenaikan pagu anggaran 2024 menjadi sekitar Rp3 triliun dari sebelumnya Rp1,497 triliun.
“UMKM itu memiliki peran signifikan dalam perekonomian nasional dengan menyumbang PDB sebesar 61,9%. KemenKopUKM perlu mendapat dukungan untuk mengembangkan sektor UMKM nasional,” kata Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung, saat Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (8/6/2023).
Pada kesempatan itu, Komisi VI DPR RI mengapresiasi pencapaian kinerja KemenKopUKM yang pada tahun anggaran 2022 mampu merealisasikan anggaran hingga 94,17%. Komisi VI juga mendorong KemenKopUKM untuk meningkatkan performa kinerja dan penyerapan anggaran pada 2023.
Sementara anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Budi Setiawan, mengatakan anggaran KemenKopUKM selama ini masih terbilang kecil karena harus mengurus dan memberdayakan lebih dari 64,2 juta pelaku UMKM.
“Urusannya banyak, tapi anggaran kecil, banyak UMKM yang belum merasakan kemudahan, pembinaan dan fasilitasi dari KemenKopUKM,” tukas Budi.
Dengan karakteristik UMKM yang heterogen dan mewakili kearifan lokal masing-masing daerah, Budi mengusulkan agar KemenKopUKM perlu memperkuat dan mempertajam program kolaborasi dengan kementerian lain.
“Agar masyarakat merasakan kehadiran KemenKopUKM, perlu program-program yang bisa menjaring partisipasi dan kolaborasi dari pihak lain,” ujar Budi.
Dicontohkan program Rumah Kemasan, Rumah Produksi Bersama dan Revitalisasi Pasar Rakyat yang bisa dikolaborasikan dengan kementerian/lembaga lainnya seperti KemenBUMN, Kemendag dan sebagainya.
Pihak Swasta
Selain itu, juga bisa menimbulkan efek partisipatif dari pihak swasta. Misalnya, untuk memperbanyak Rumah Produksi Bersama, Rumah Kemasan dan lainnya. “Programnya bagus, tinggal memperluas jangkauannya saja,” tutur Budi.
Haris Turino anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP juga mendukung penambahan pagu anggaran bagi KemenKopUKM menjadi Rp3 triliunan. “Kami mendukung program Rumah Kemasan, di mana UMKM akan tertolong. Selama ini, kemasan produk UMKM belum berdaya saing, maka sulit memasarkannya di pasar-pasar modern,” terang Haris.
Menurut dia, rencana pendirian 7 Rumah Kemasan sangat baik sebagai langkah awal. Namun, masih kurang untuk bisa menjangkau seluruh UMKM di Indonesia. “Selain Rumah Kemasan, KemenKopUKM juga bisa mendorong usaha menengah menjadi offtaker. Sehingga, bisa membantu para UMKM masuk ke kanal-kanal modern,” lanjut Haris.
Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP lainnya, Evita Nursanty, mengusulkan agar Rumah Kemasan, Rumah Produksi Bersama dan sejenis lainnya, tidak berdiri sendiri-sendiri. Melainkan, diintegrasikan ke dalam satu atap berupa Rumah Koperasi dan UMKM.
“Jadi, di satu rumah itu ada semuanya. Agar kelihatan hasilnya dan bisa lebih efisien,” ucap Evita.
Bahkan, Evita menyebutkan betapa pentingnya kemasan bagi produk UMKM. Setelah kemasan berkualitas, baru kemudian masuk ke branding produk. Berikutnya adalah positioning produk. “Jangan lupakan juga faktor higienitas,” papar Evita.
Sedangkan La Tinro La Tunrung, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, berharap program Rumah Kemasan yang sangat diharapkan UMKM kehadirannya, sebaiknya ada satu model di setiap provinsi. Sehingga, koperasi-koperasi yang lain bisa belajar di dalamnya.
Mulia Ginting – Erwin Tambunan
Teten Masduki membeberkan program instansinya kepada anggota dewan pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR. Foto: KemenKopUKM.
Artikel ini sudah terbit di jurnal-ina.com
