SOLO, govnews-idn.com – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menekankan pentingnya percepatan program pengembangan ekosistem bagi koperasi dan UMKM. Di antaranya meningkatkan kemitraan usaha antara UMKM dengan usaha besar serta meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan.

 

“Sebanyak 93% usaha mikro dan kecil belum menjalin kemitraan dengan usaha besar. Di sisi lain, akses pembiayaan juga dirasa masih cukup sulit bagi UMKM,” ucap MenKopUKM Teten Masduki saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan Tahun 2022, di Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (13/10/2022).

 

Hadir Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Arya Bima, Staf Khusus Presiden RI Putri Tanjung, Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka dan seluruh kepala dinas bidang KUMKM Indonesia.

 

MenKopUKM menegaskan, hal tersebut menjadi tantangan besar bagi UMKM untuk meningkatkan produktivitasnya ataupun masuk rantai pasok. 

 

Diperlukan dukungan serta kolaborasi dari seluruh stakeholder untuk mengatasi tantangan itu. “Kemudian, diharapkan dapat memaksimalkan output potensial, sehingga pertumbuhan ekonomi mampu kembali secara berkelanjutan,” kata MenKopUKM.

 

Menteri menekankan, akses pembiayaan bagi koperasi dan UMKM akan diperbesar dengan target 30% kredit perbankan untuk pelaku UMKM. “Memang, ada KUR Rp100 juta yang tanpa agunan. Namun, prakteknya di lapangan masih sulit,” lanjut MenKopUKM.

 

Teten Masduki meminta pihak perbankan untuk mengubah pendekatan kredit, dari agunan ke kelayakan usaha. “Harus dengan sistem digital menilai kinerja UMKM, sehingga memudahkan bagi credit scoring UMKM,” urai MenKopUKM.

 

Dia mendorong laporan keuangan UMKM dengan sistem digital. Sebab, selama ini, masih banyak UMKM dengan model laporan keuangan keluarga. “Dengan sama-sama digital, maka akan klop bertemu antara UMKM dengan perbankan,” tutur Menteri Teten.

 

MenKopUKM juga mendorong UMKM untuk memiliki business plan guna memudahkan investor masuk, selain memudahkan bank menyalurkan kredit. “Kami sudah membangun Smesco Hub Timur di Bali untuk mengembangkan pasar produk UMKM wilayah Timur Indonesia,” terang menteri.

 

 

Untuk UMKM naik kelas, dia meminta agar lebih selektif, terkait UMKM yang memang memenuhi syarat untuk bisa scalling up. “Harus bisa menjadi bagian dari rantai pasok yang terintegrasi dengan industri besar. Tanpa itu, UMKM susah untuk naik kelas,” ungkap MenKopUKM.

 

Saat ini, baru sekitar 4,1% UMKM yang masuk Global Value Chain. Maka, ekspor UMKM pun terbilang masih rendah. “Tapi, dengan kemitraan tadi, bila industri meningkat maka UMKM pun ikut terkerek naik,”  Teten menjelaskan.

 

Sementara untuk meningkatkan kualitas produk UMKM setara dengan industri, MenKopUKM sudah menggulirkan program Rumah Produksi Bersama (Factory Sharing) untuk sektor-sektor usaha seperti kuliner, kosmetik dan fesyen. 

 

Perguruan tinggi juga didorong untuk membangun inkubator bisnis terintegrasi dengan risetnya. “Jadi, kami akan mendorong UMKM yang naik kelas itu yang berbasis high tech”. Program percepatan lainnya adalah memberikan kemudahan perizinan dari informal ke formal, termasuk izin edar produk UMKM dari Badan POM. 

 

Teten akan lebih mengefektifkan program belanja pemerintah 40% untuk produk UMKM dalam e-Katalog dan katalog daerah. Termasuk belanja BUMN agar bisa masuk rantai pasok industri. “Jangan sampai e-Katalog didominasi produk-produk usaha besar. Maka, UMKM perlu pendampingan,” papar MenKopUKM.

 

Terkait koperasi bermasalah, Teten menegaskan akan memperketat pengawasan koperasi, khususnya KSP. Bagi MenkopUKM, usaha besar tidak boleh ikut mendirikan koperasi. Karena, sejatinya, koperasi adalah close loop system, yakni wadah usaha untuk pelaku usaha kecil. 

 

Dan jika ada koperasi yang melakukan praktek shadow banking, orang nomor satu perkoperasian negara itu mendorong mereka untuk berubah jadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Di samping itu, terus memperkuat koperasi di sektor pangan lewat Program Korporatisasi Petani. Salah satunya, mendorong petani sawit membangun koperasi untuk mendirikan industri atau pabrik minyak makan merah.

 

Di sektor kelautan, akan dibangun banyak SPBU khusus untuk melayani kebutuhan BBM bersubsidi yang dibutuhkan nelayan di seluruh Indonesia. Saat ini, dari 11.000 desa nelayan yang, hanya memiliki sekitar 388 SPBU nelayan.

 

“Para nelayan akan terdata secara digital by name, by address dan by volume lewat platform My Pertamina. Sehingga, nantinya tidak akan ada lagi penyelundupan solar bersubsidi,”  imbau Teten.

 

 

 

Artikel ini sudah terbit di jurnal-idn.com