JAKARTA, govnews-idn.com – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki meetapkan empat syarat harus dipenuhi menuju Indonesia 100 Tahun pada 2045 agar jadi negara maju dan memiliki kekuatan ekonomi dunia tangguh.

 

MenKopUKM Teten Masduki menjelaskan Indonesia diprediksikan lembaga-lembaga internasional, salah satunya IMF, memproyeksikan Indonesia bakal jadi kekuatan ekonomi dunia keempat setelah AS, China dan India. 

 

“Oleh karena itu, pemerintahan Presiden Joko Widodo terus melakukan modernisasi Indonesia untuk 2045,” tutur MenKopUKM saat jadi pemateri pada Pelatihan Kader Kebangsaan Angkatan II, di Jakarta, Minggu (25/9/2022).

 

Untuk menuju Indonesia maju pada 2045, kata MenKopUKM ada 4 syarat yang harus dipenuhi. Pertama, PDB harus terus digenjot, minimal mencapai pendapatan per kapita sebesar USD12.000.

 

Kedua, peralihan dari pertanian ke manufaktur, dengan langkah hilirisasi industri. “Mencakup pengembangan produk substitusi impor dan berorientasi ekspor. Nantinya, industrialisasi kita lebih mengarah ke pengolahan hasil tambang, termasuk sawit. Harus juga ada peningkatan produktivitas,”  MenKopUKM menerangkan.

 

Ketiga, Human Development Index (HDI) Indonesia juga harus terus meningkat. “Selain meningkatkan kualitas jaminan sosial, seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu PraKerja, Kartu Indonesia Sehat dan sebagainya, pendidikan vokasi harus juga meningkat agar bisa masuk ke dunia kerja,” ucapnya

 

Syarat keempat adalah kemudahan dalam berusaha (berbisnis). “Ini sudah ada dalam UU Cipta Kerja,” lanjut MenKopUKM.

 

Kondisi terkini, MenKopUKM mengakui, rasio kewirausahaan Indonesia masih 3,18%, ketersediaan lapangan kerja 97% yang masih didominasi oleh pelaku UMKM (98% di antaranya pelaku usaha mikro), ekspor UMKM masih rendah, hingga biaya logistik yang masih terbilang mahal. “Ini semua yang akan kita ubah”.

 

MenKopUKM menambahkan, pemerintah juga serius untuk pengembangan kewirausahaan nasional, dengan menerbitkan Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kewirausahaan dengan target meningkatkan rasio kewirausahaan 3,95% di 2024.

 

Menteri menekankan pemerintah berkomitmen untuk menaikkan kelas UMKM dan memodernisasi koperasi dengan melakukan tranformasi usaha dari sektor informal ke formal. Kemudian, tranformasi ke digital, penggunaan inovasi dan teknologi, serta tranformasi ke rantai nilai global.

 

“Kami terus berupaya menghadirkan ekosistem usaha yang sehat, mudah dan kuat,”  tegas MenKopUKM.

 

 

Untuk memperkuat kewirausahaan nasional, pemerintah Jokowi juga sudah membuka akses lahan untuk rakyat lewat program Perhutanan Nasional. Ada sekitar 12,7 juta hektar lahan di seluruh Indonesia yang bisa dimanfaatkan rakyat.

 

Selain lahan, akses ke pembiayaan bagi pelaku UMKM juga akan diperbesar. Saat ini, kredit perbankan untuk UMKM hanya 20% dan akan menjadi 30% pada 2024 mendatang. “Presiden Jokowi ingin 50% lebih seperti di Korsel yang 81%. Kita akan ke arah sana,” urainya.

 

Di samping mempercepat program formalisasi usaha dari informal ke formal melalui Nomor Induk Berusaha (NIB), pemerintah terus mendorong UMKM go digital. “Pada akhir 2024 akan ada 30 juta UMKM yang masuk ekosistem digital. Bahkan, sudah bisa berjualan melalui media sosial,” tutur MenKopUKM.

 

Tak hanya itu, usaha besar juga akan didorong untuk bermitra dengan UMKM. Contoh di Jepang dan Korsel, di mana industri otomotif dan elektroniknya, suku cadangnya dipasok UMKM. 

 

Untuk pemasaran produk UMKM, Teten Masduki melanjutkan, sebesar 40% belanja APBN dan APBD harus membeli produk dalam negeri (UMKM). “Kita harus bangga dengan produk buatan sendiri,” tukas MenKopUKM

 

 

Struktur industri yang didominasi usaha besar, juga akan diubah. Menteri merujuk langkah pemerintah membenahi perkebunan sawit milik rakyat. “Sebanyak 62% lahan perkebunan sawit itu milik rakyat. Selama ini mereka hanya menjual dalam bentuk tandan segar ke industri,” beber MenKopUKM.

 

Ke depan, kata dia, setiap per 1.000 hektar lahan sawit milik rakyat, akan berdiri satu pabrik sawit dan minyak makan merah. “Targetnya, akan ada 41% industri sawit milik rakyat yang dikelola koperasi dan bisa hilirisasi,” imbau MenKopUKM.

 

Begitu juga dengan program Korporatisasi Petani dan Peternak. “Kita akan konsolidasi petani berlahan sempit dalam koperasi untuk ditanami satu jenis tanaman produktif. Minimum, 400 hektar dalam satu langkah korporatisasi petani,” tuturnya.

 

Setelah itu, menteri juga akan menghubungkan mereka dengan pasar. “Kita akan hubungkan dengan pasar melalui koperasi dan offtaker. Sehingga, para petani akan lebih fokus lagi berproduksi. Urusan pemasaran serahkan pada koperasi,” tukas MenkopUKM.