JAKARTA, govnews-idn.com – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menekankan pentingnya keamanan data dan digital trust (kepercayaan), digitalisasi ekonomi dalam proses onboarding digital UMKM sehingga mampu mencegah penyalahgunaan data, penipuan dan lainnya. 

 

“Saat ini adaptasi transformasi digital menjadi kunci bagi UMKM agar lebih resilien. Tercatat 86% pelaku UMKM bergantung pada internet untuk menjalankan usaha, 73% memiliki akun pada lokapasar digital dan 82% berpromosi melalui internet. Untuk itu perlu adanya jaminan perlindungan bagi kegiatan ekonomi UMKM,” kata MenKopUKM Teten Masduki pada Pembukaan Satuan Tugas Digitalisasi B20 Indonesia yang diselenggarakan VIDA dan KADIN bertajuk B20 Digital ID Workshop ‘Scaling Trust In The Digital World,’ di Ayana Mid Plaza, Jakarta, Senin malam (24/10/2022). 

 

Hadir Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Semuel Abrijani Pangerapan, Deputi VII Kemenko Polhukam Marsda TNI Arif Mustofa, Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Institute dan Keuangan Digital Imansyah serta Kepala Badan Riset dan Teknologi KADIN Ilham Akbar Habibie serta B20 I&C TF Deputy Chair Paolo Kartadjoemena. 

 

MenKopUKM mengatakan, saat ini pemerintah sedang menyiapkan digital economy policy yang lebih terbuka untuk melindungi industri e-commerce dalam negeri, konsumen dan pelaku UMKM. Itu mengapa keamanan dan digital trust sangat penting untuk keberlanjutan ekonomi digital Tanah Air. 

 

“Melalui forum task force B20 digitalisasi ini diharapkan menjadi rekomendasi kebijakan kepada P

pemerintah khususnya negara G20  terkait pembangunan dan ekonomi gugus digitalisasi. Termasuk adaptasi, hingga transformasi digital kepada UMKM agar lebih resilien,” ucap Teten. 

 

Kegiatan ekonomi digital yang aman, juga mendorong tercapainya inklusi keuangan. Sehingga UMKM bisa mendapatkan manfaat secara riil, seperti kemudahan mengakses layanan keuangan dan pemahaman literasi digital yang lebih baik. 

 

“Digitalisasi tentunya membantu UMKM meningkatkan daya saing, mengembangkan usaha dan menjadi pondasi bagi Indonesia untuk mengoptimalkan potensi ekonomi,” ujar MenKopUKM. 

 

Pangsa pasar ekonomi digital Indonesia diprediksi mencapai USD146 miliar atau setara Rp2.276 triliun dan terbesar di Asia Tenggara pada 2025. Bahkan Riset McKinsey menyatakan, penjualan bisa meningkat hingga 60% jika melakukannya melalui e-commerce dan sociocommerce. 

 

Tak hanya itu, dari sisi layanan keuangan, jumlah nilai pinjaman dalam fintech mencapai Rp19,06 triliun. Tentunya ini mendukung target inklusi keuangan di tahun 2021. 

 

 

“Tentunya kami di Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) sangat mendukung kemajuan fintech misalnya,  untuk memberikan pinjaman ke UMKM. Mengingat perbankan masih melakukan pendekatan melalui collateral (agunan/jaminan) yang kerap menyulitkan. Harusnya perbankan bisa memanfaatkan berbagai layanan aplikasi credit scoring yang menjadi acuan collateral. Di samping kami juga mendorong UMKM memiliki business plan dan pencatatan secara digital,” imbau menteri. 

 

Menurutnya, pendekatan inklusi dari hulu ke hilir dan sinergi ekosistem digital, merupakan pondasi utama bagi transformasi digital UMKM untuk mencapai kesejahteraan bersama di era digital. 

 

Tercatat, saat ini UMKM yang menyumbangkan 61% PDB Indonesia memiliki peran utama dalam peta ekonomi digital Indonesia. Sebanyak 20,2 juta pelaku UMKM telah tergabung pada platform e-commerce (IdEA, Agustus 2022). Dan sebanyak 1,6 juta produk UMKM onboarding dalam e-katalog belanja pemerintah pusat dan daerah di tahun 2022 (LKPP). 

 

Ditjen Aptika Kominfo Semuel Abrijani mengatakan, pandemi Covid-19 telah mengubah aspek kehidupan masyarakat di dunia melalui digitalisasi. Di Indonesia, pengguna internet tumbuh menjadi 210 juta orang atau sekitar 77% dari jumlah penduduk Tanah Air. 

 

“Maka perlu didorong sistem serta infrastruktur yang andal guna meningkatkan aktivitas teknologi masyarakat. Terutama dalam layanan  keuangan yang mengedepankan keamanan data pribadi dan validitas secara elektronik. Transformasi teknologi lewat Digital Identity menjadi jaminan dan perlindungan hukum masyarakat saat bertransaksi,” ujarnya. 

 

Kominfo kata Semuel, mendorong persiapan kerangka digital yang membangun digital trust dan SDM digital berkompeten. Dukungan berbagai pihak, Kementerian/Lembaga (K/L) dan swasta juga menjadi agenda kolaborasi untuk mempercepat digitalisasi nasional yang aman. 

 

Deputi VII Kemenko Polhukam Marsda TNI Arif Mustofa memastikan, kegiatan lintas sektor digitalisasi yang aman di dunia sangat dibutuhkan. Pengembangan digital yang nyaman, melindungi data warga negara bukan hanya kemudahan mengakses layanan keuangan, tetapi juga layanan kesehatan, pendidikan dan lainnya. 

 

“Maka sebanyak mungkin yang bisa diakses, harus dilakukan dengan bertanggungjawab, mendukung privasi dan kemanan data pribadi, dengan persetujuan otoritas lintas batas yang tetap memperhatikan keamanan siber secara global,” pintanya.