BALI, govnews-idn.com – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menggandeng berbagai pihak mulai dari kementerian/lembaga, pemerintah provinsi dan daerah, hingga masyarakat untuk mewujudkan program prioritas Koperasi dan UKM sebagai upaya mendorong kebangkitan ekonomi nasional.

 

Saat ini sekitar 70% program pendorong pemulihan ekonomi nasional berada di bawah koordinasi Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM). Sehingga kerjasama dan sinergi stakeholders perlu dilakukan guna mewujudkan kesejahteraan ekonomi rakyat.

 

“Presiden Joko Widodo (Jokowi) sering menegaskan yang ada itu program kabinet bukan program kementerian. Saya juga meminta, program ini bukan hanya program kedeputian, tetapi program kementerian. Bersama-sama kita membangun spirit baru mewujudkan program prioritas ini,” terang MenKopUKM saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan (Rakortekcan) Bidang Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan Tahun 2022 di Bali, Senin (20/6/2022).

 

Kegiatan dihadiri Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim, Deputi Bidang Kewirausahaan Siti Azizah, Deputi Bidang Usaha Mikro Eddy Satria, Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Hanung Harimba Rachman dan Deputi Bidang Perkoperasian Ahmad Zabadi.

 

Selain itu, Anggota Komisi VI DPR I Nyoman Parta, Gubernur Bali diwakili Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali I Wayan Ekadina, Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet Agustina Murbaningsih, Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Kementerian Keuangan Halimah Pujihastuti, Direktur Pengembangan UKM dan Koperasi Kementerian PPN/Bappenas Ahmad Dading Gunadi, Para Pejabat Eselon I dan II, Staf Khusus Menteri dan Jajaran Direksi Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM, serta Para Kepala Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM.

 

Teten melanjutkan, KemenKopUKM harus membangun spirit baru serta mencari ide alternatif baru terkait akses pembiayaan dan pasar. “Kita harus berhenti bekerja hanya sekadar formalitas. Pola pikir ini perlu diubah. Mulai punya semangat membangun ekonomi berbasis kerakyatan. Di mana hal ini menjadi landasan kerja kita. Jadi jangan hanya bekerja pada tataran penyerapan anggaran saja. Kita harus ubah itu. Komitmen bekerja secara penuh,” rincinya.

 

KemenKopUKM memiliki 6 program prioritas yaitu, Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM, Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM, Implementasi Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional, Redesign PLUT-KUMKM/The New PLUT sebagai Center of Excellence, Koperasi Modern melalui Korporatisasi Pangan (Petani dan Nelayan) dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.

 

MenKopUKM mengatakan, pihaknya ingin memastikan 6 agenda tersebut bisa dijalankan lewat sinergi kedeputian dan pemerintah daerah. Agenda besarnya adalah, meningkatkan produktivitas, serta kualitas produk UMKM, sehingga semua itu mendorong terwujudnya target kewirausahaan.

 

“Saya ingin sampaikan, sinergi program ini sangat penting. Menyelaraskan produktivitas KUMKM dan menambah wirausaha baru untuk naik kelas,” katanya.

 

 

Diakui, selama ini pihaknya masih kesulitan menyusun program yang lebih presisi, lantaran belum memiliki data yang kuat. Di mana kementerian hanya melihat data statistik UMKM yang sekarang.

 

“Jika kita tidak punya data yang lebih lengkap, kita tidak tahu data yang dibutuhkan UMKM. Karena itu pendataan lengkap menjadi prioritas, supaya bisa menyusun perencanaan program evaluasi yang lebih presisi menjawab kebutuhan UMKM. Agar mereka bisa naik kelas meningkatkan produktivitas dan kualitas UMKM bersaing di masa depan,” paparnya.

 

Selanjutnya, mengimplementasi program major project. Produk unggulan di satu daerah yang potensinya memiliki potensi permintaan pasar yang besar, namun supply chain-nya masih kurang. “Maka kita jemput bola, tidak bisa kita diam saja, pasif. Pendekatan kita berubah menjadi lebih proaktif. Terutama bagi UMKM yang memiliki keunggulan domestik untuk kita perbaiki, membangun ekosistem dan rantai pasoknya, agar UMKM kita fokus. Kita fokus menggarap produk UMKM yang punya potensi besar,” tegas menteri.

 

Untuk pengembangan kewirausahaan nasional, bagaimana target menyiapkan diri menjadi negara maju yang minimal harus mencapai 4%. “Saat ini rasio kewirausahaan kita baru 3,18%, ini sudah bertahun-tahun, kritik bahwa program UKM belum cukup relevan, efektif untuk melahirkan atau mencetak wirausaha mapan,” ujarnya.

 

Sampai tahun 2024, KemenKopUKM menargetkan 1 juta wirausaha mapan. Untuk itu pemda juga harus punya target, agar bisa dikembangkan untuk naik kelas. Inisiatif terutama kalangan anak muda dan kampus yang memperoleh pendidikan tinggi, perlu menyiapkan wirausaha muda untuk masa depan di pasar dalam negeri dan global.

 

“Ini juga yang perlu kita kaitkan dengan redesign PLUT, betul-betul menjadi rumah bersama UMKM. Bukan hanya sebagai konsultasi saja. PLUT menjadi bagian melahirkan/mencetak wirausaha mapan baru, maupun digitalisasi UMKM hingga 30 juta UMKM,l yang saat ini baru 19 juta,” ungkap Teten. 

 

Kemudian program Pengentasan Kemiskinan yang saat ini mencapai 4%. Berbeda dengan Kemensos, KemenKopUKM lebih menekankan ke pemberdayaan ekonomi. Koperasi modern menjadi bagian yang dituntaskan, modern bukan hanya model bisnisnya tapi juga manajemennya.

 

“Banyak koperasi jadul, mindsetnya masih lemah. Saya kira perlu reforma, bagaimana transformasi koperasi dengan mengadopsi teknologi digital. Kita juga punya masalah besar Koperasi Simpan Pinjam (KSP),” ulas Teten.

 

Saat ini, KemenKopUKM sedang menangani 8 KSP bermasalah dengan total kerugian mencapai Rp26 triliun. Kementerian telah membentuk satgas, memastikan 8 koperasi bermasalah menjalankan putusan PKPU.

 

 

“Terus terang jika ini tidak diatasi, bisa menjadi bom waktu di kemudian hari. Sebagaimana yang telah dilakukan Bareskrim dan PPATK, semoga ini berjalan baik. Namun kita mesti memperbaiki sektor pengawasan agar lebih baik. Sehingga kami melihat perlunya meninggalkan legacy perbaikan koperasi ke depan yang perlu diprioritaskan, yakni lewat Revisi Undang-Undang (UU) Perkoperasian.”

 

 

Mewujudkan program prioritas, KemenKopUKM juga melakukan sosialisasi. SesKemenKopUKM Arif Rahman Hakim mengatakan, tujuan dilaksanakannya Rakortekcan ini adalah, sebagai forum sosialisasi 6 Program Prioritas Kementerian Koperasi dan UKM pada Tahun 2023, serta sebagai tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Terbatas yang telah dilaksanakan pada 22 Maret 2022. 

 

“Saya berterima kasih kepada peserta rapat dan seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi ini. Kegiatan ini sesungguhnya merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama, baik pusat maupun daerah untuk direalisasikan secara sinergi. Terutama dalam pembinaan koperasi, UMKM dan kewirausahaan,” ucapnya.

 

SesKemenKopUKM mengatakan, mewujudkan peningkatan produktivitas koperasi, UMKM dan Kewirausahaan, Kementerian Koperasi dan UKM pada Tahun 2023 akan berfokus pada 6 Program Prioritas.

 

“Keenam program prioritas ini merupakan formulasi untuk menjawab tantangan dan kebutuhan dari dinamika perubahan kondisi koperasi, UMKM dan kewirausahaan di Indonesia. Dalam rangka bangkit pascapandemi. Meskipun sebenarnya Covid-19 masih ada, namun sudah cukup terkendali,” kata Arif.

 

Gubernur Bali diwakili Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali I Wayan Ekadina mengapresiasi dan mendukung terlaksananya program prioritas KemenKopUKM. Ditegaskannya, evaluasi terhadap program kegiatan dilaporkan dan dilaksanakan harus lebih tepat arah dan tepat sasaran.

 

“Nantinya diharapkan mengakomodasi seluruh aspirasi dari dinas berbagai daerah. Di mana dinas di daerah yang membidangi koperasi dan UKM lebih memahami potensi daerahnya masing-masing. Tantangan pembangunan ke depan semakin berat. Untuk itu, diharapkan aksi nyata agar ekonomi bangkit dan bergerak secara konsisten sebagaimana yang diharapkan,” urainya.

 

Sebelumnya telah berlangsung sosialisasi program KemenKopUKM dalam Rakortekcan yang mengusung tema Strategi Peningkatan Produktivitas Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan melalui Sinergi Program Prioritas untuk mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan. Di mana tema ini sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yaitu Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

 

Dalam sosialisasi, tiap kedeputian KemenKopUKM menyampaikan beberapa program prioritas masing-masing yang selaras dengan prioritas program kementerian.

 

 

 

Artikel ini sudah terbit di jurnal-idn.com