KemenKopUKM dan BPS Sepakat Perkuat Pendataan Koperasi dan UMKM Tahun 2023

July 12, 2023

JAKARTA, govnews-idn.com – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) jalin kerjasama untuk memperkuat pendataan Koperasi dan UMKM (KUMKM) seluruh Indonesia. Untuk mendukung program prioritas instansi itu membangun basis data tunggal KUMKM melalui Pendataan Lengkap KUMKM (PL-KUMKM) yang diagendakan pada 2022 hingga 2024.

“Upaya ini bertujuan menghasilkan data yang akurat, muktahir, terpadu dan dibagi serta dipakai antar institusi,” kata Sekretaris KemenKopUKM Arif Rahman Hakim pada penandatanganan kesepakatan kerjasama KemenKopUKM dengan BPS tentang pendataan lengkap koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah 2023, di Jakarta, Selasa (11/7/2023).

Pendataan lengkap KUMKM merupakan upaya pemerintah mewujudkan Basis Data Tunggal UMKM yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM serta Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

“Terkait Tata Kelola Data KUMKM, baru saja ditetapkan oleh Menteri Koperasi dan UKM melalui Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Koperasi dan UMKM Melalui Basis Data Tunggal,” ucap Arif dihadapan seluruh Kepala BPS Provinsi seluruh Indonesia..

SesKemenKopUKM menjelaskan, pada 2022, kegiatan PL-KUMKM sudah dilaksanakan pada 240 Kabupaten Kota di 34 Provinsi dan mendapatkan 9.1 juta data KUMKM dengan kriteria non pertanian dan menetap.

“Dengan hasil tersebut, kami mengapresiasi Dinas Koperasi dan UMKM yang turut mendukung suksesnya kegiatan PL-KUMKM tahun 2022,” ujar SesKemenKopUKM.

Akan Dilaksanakan BPS

Selanjutnya, sesuai dengan agenda Prioritas Nasional dari Kementerian PPN/Bappenas bahwa Pendataan Lengkap KUMKM akan dilanjutkan untuk tahun ini sampai dengan 2024. Namun, pada tahun 2023, kegiatan ini akan dilaksanakan BPS.

SesKemenKopUKM pun menekankan bahwa rencana agenda PL-KUMKM ini telah dikoordinasikan dengan BPS untuk memenuhi prinsip Satu Data Indonesia. Di antaranya, memenuhi standar data, memiliki metadata, memenuhi kaidah interoperabilitas data dan menggunakan kode referensi dan data induk.

Sehingga, ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah. Dan ini dijadikan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.

“Saya berharap hasil dari PL-KUMKM bisa sebagai acuan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan terhadap koperasi dan UMKM,” lanjut Arif.

Sekretaris Utama BPS Atqo Mardiyanto berharap kerjasama ini bisa membawa manfaat bagi kedua belah pihak. “Ini amanah yang harus dilakukan BPS sesuai Inpres yang ada dalam menyediakan basis data,” tegas Atqo.

Kepada seluruh jajarannya, Atqo meminta kerjasama ini dikoordinasikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. “Komitmen dari kita menjadi titik dasar keberhasilan untuk menghasilkan data tentang KUMKM seperti yang kita harapkan,” tutur Atqo.

Mulia Ginting – Erwin Tambunan

Sekretaris KemenKopUKM Arif Rahman Hakim berjabat tangan dengan Sekretaris Utama BPS Atqo Mardiyanto usai penandatanganan kesepakatan kerjasama. Foto: KemenKopUKM.

RELATED POSTS