JAKARTA, govnews-idn.com – Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mendapati Pasar Tanah Abang semakin sepi. Dia menekankan pentingnya perlindungan terhadap ekonomi domestik termasuk bagi pelaku UMKM melalui keberpihakan regulasi di bidang transformasi digital, termasuk kebijakan investasi, perdagangan dan kebijakan persaingan usaha.

MenKopUKM pada kunjungan kerjanya ke Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (19/9) mengatakan, Pasar Tanah Abang pernah menjadi pusat tekstil terbesar di Asia Tenggara. Namun di era digital, pasar yang telah ada sejak tahun 1735 itu, pedagangnya mengalami tantangan berat perubahan perilaku pasar dari offline ke online dan serbuan produk asing.

MenKopUKM mengatakan era digital memang tidak terhindarkan sehingga para pedagang dan pelaku UMKM harus go digital dan terus berinovasi. “Jadi isunya bukan pedagang offline kalah dengan mereka yang online, namun bagaimana UMKM yang sudah go online harus memiliki daya saing dan mendorong produk lokal untuk tumbuh dan berkembang,” kata MenKopUKM.

Teten Masduki menambahkan, transformasi digital yang berkembang harus dinavigasi sehingga disrupsi dapat terjadi dengan lebih moderat dan tidak tumbuh secara liar. Sejak berlaku efektif pada 25 Agustus 2023, Uni Eropa misalnya telah menerbitkan regulasi khusus terkait layanan digital, demikian juga India, China dan AS yang merilis kebijakan serupa.

Dalam konteks Indonesia, MenKopUKM mengatakan, digitalisasi mendatangkan dampak yang besar, baik negatif maupun positif. Jika tidak ditopang dengan regulasi yang baik, maka digitalisasi akan menjadi ancaman bagi pelaku ekonomi domestik.

Dia memantau para pedagang di pasar Tanah Abang mengalami penurunan omzet rata-rata lebih dari 50%. Meskipun mereka juga sudah melakukan transformasi dalam berjualan dengan memasarkan produknya secara online, tetapi tetap saja sulit bagi sebagian besar mereka untuk bisa meningkatkan kembali omzet usahanya. “Kami sudah melakukan diskusi pasar, mereka mengalami penurunan penjualan. Meskipun pada waktu tertentu ada peningkatan tetapi bisa dipastikan ini dampaknya bisa permanen,” katanya.

Menurut Teten, hal yang perlu diatur adalah mengenai arus barang masuk dan memastikan barang-barang yang masuk ke Indonesia ini ilegal atau tidak. “Lalu mencari jawaban, apakah kita yang terlalu rendah menetapkan tarif biaya masuk, atau apa terlalu longgar aturannya yang berlaku untuk setiap produk yang masuk,” ujar MenKopUKM.

Pihaknya akan melihat kembali perlunya pengaturan untuk platform digital baik di tingkat domestik atau yang berasal dari luar negeri. “Perlu diatur apakah barang yang dijual sudah disertai dokumen legal atau tidak. Seperti SNI, izin halalnya, atau izin lainnya. Sehingga kita bisa mencegah penjualan produk online yang berpotensi memukul produk dalam negeri,” tutur Menteri.

Dia mengamati, sampai saat ini pedagang UMKM yang berjualan secara online sebagian besar merupakan seller produk impor atau mereka tidak memiliki produk sendiri. “Hari ini 56% dikuasai e-commerce asing secara total revenue untuk akumulasi produk lokal dan impor. Bukan hanya UMKM produsen lokal yang harus semakin kuat, namun juga dari sisi masyarakat sebagai konsumen juga harus menjadi perhatian, sesuai arahan Presiden terkait kebijakan Ekonomi Digital Indonesia,” tukasnya.

Memproteksi

Oleh karena itu, Menteri menekankan pentingnya memproteksi atau melindungi ekonomi domestik agar pasar digital Indonesia yang potensinya sangat besar tidak dikuasai oleh asing.

Menurut dia, salah satu langkah yang mendesak saat ini merealisasikan kebijakan transformasi digital dari sisi investasi, perdagangan, maupun persaingan usaha. Data menunjukkan, pertumbuhan pasar perdagangan elekronik cukup pesat.

Menurut data Bank Indonesia nilai transaksi perdagangan elektronik di Indonesia pada 2022 mencapai Rp476 triliun. Volume transaksi tercatat 3,49 miliar. Nilai transaksi perdagangan elektronik pada 2022 lebih tinggi 18,8% dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp401 triliun.

Dengan data pertumbuhan perdagangan elektronik yang demikian, Menteri memastikan digitalisasi harus memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama pelaku UMKM.

Pasar belanja online Indonesia harus memberikan kesejahteraan bagi para pelaku usaha lokal, bukan produsen dari negara lain. Belum lagi, program pemerintah untuk mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia akan terganggu bila barang-barang dari luar masuk begitu mudahnya.

Keluhan Pedagang

Juliarti, salah satu pemilik usaha toko baju wanita di Tanah Abang menjelaskan, pendapatannya menurun hingga 50% sejak musim Lebaran 2023 hingga saat ini. Bahkan dia telah mencoba berjualan online namun tetap saja sepi pembeli.

“Jualan online dan offline sama-sama sepi, bahkan menurun secara drastis. Pendapatan terus berkurang, tetapi harga sewa terus naik. Saya pun pernah ambil bahan baku sampai utang,” kata Juliarti mencurahkan keluh kesahnya.

Dikatakan, dia sudah berjualan di Tanah Abang selama 10 tahun lebih dan memang saat ini dampaknya yang paling terasa. “Sebenarnya saya setuju saja tetap ada e-commerce. Tetapi memang harus adil dan harganya sesuai dengan yang ada di pasar,” ungkapnya menyampaikan harapan.

Mulia Ginting – Erwin Tambunan

Seorang pedagang Pasar Tanah Abang juga menjual komoditinya secara online di samping dilakukan secara offline. Foto: KemenKopUKM.

Artikel ini sudah terbit di jurnal-idn.com