YOGYAKARTA, govnews-idn.com – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) tingkatkan upaya wujudkan koperasi modern, melalui kelembagaan maupun pelatihan termasuk coaching business. 

 

Asisten Deputi Pengembangan SDM Perkoperasian dan Jabatan Fungsional KemenKopUKM Nasrun Siagian,

mengatakan KemenKopUKM  mengadakan pelatihan bisnis bagi anggota koperasi di DI Yogyakarta dengan tujuan meningkatkan kualitas dan mengembangkan produk UMKM anggota koperasi.

 

“Koperasi sebagai soko guru ekonomi Indonesia sangat strategis. Apalagi koperasi sebagai entitas bisnis diberikan keleluasan oleh Undang-Undang untuk berbisnis segala sektor (multipurpose), juga mendapat alokasi 40% produk koperasi dan UMKM dalam belanja pemerintah dan pemerintah daerah. Namun, peluang tersebut belum dimanfaatkan oleh koperasi secara optimal,” ujar Nasrun beberapa hari lalu pada coaching business kepada UKM anggota Koperasi di Yogyakarta.

 

Turut hadir Anggota DPR-RI Komisi VI Subardi, Kepala Bidang Perkoperasian, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi D.I Yogyakarta Yadi Yusuf dan Kepala Bidang Pengembangan SDM Perkoperasian, Wisnu Gunadi. 

 

Agar UMKM kuat, perlu bergabung dalam wadah koperasi, sehingga dapat mengkonsolidasikan anggotanya untuk pengembangan usaha, melakukan fungsi pendampingan/mentoring, serta koperasi hadir menjadi offtaker pertama terhadap produk anggotanya. Hingga mencari mitra (market) sebagai offtaker kedua.

 

Koperasi juga harus melakukan pemetaan (mapping) terhadap produk anggotanya, melakukan pengelompokan, klastering dan membentuk sentra-sentra produk UMKM di bawah konsolidasi koperasi.

 

 

“Hal ini memang tidak mudah, tetapi itulah fungsi lembaga koperasi terhadap anggotanya. Anggota sebagai pemilik, pengawas, pengguna jasa dan penerima manfaat, terbangun simbiose mutualisme atau hubungan kausalistik antara anggota dengan koperasi,” tegas Nasrun.

 

Bahkan, untuk meminimalisir permasalahan pengelolaan keuangan di koperasi, Kementerian Koperasi dan UKM memperkuat Pengawas Koperasi dengan menggandeng Pusdiklatwas BPKP dalam Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi untuk menyiapkan tenaga pengawas yang professional, berkarakter/berintegritas.

 

Anggota Komisi VI-DPR-RI Subardi yang pernah menjadi pengurus koperasi pada 1998, mengakui bahwa koperasi peranannya dalam ekonomi kerakyatan sangat relevan. Karena azasnya kekeluargaan dan ada kepentingan ekonomi yang sama.

 

Yogyakarta adalah gudangnya UMKM di 3 sektor yaitu pertanian/pangan, herbal dan kerajinan (handicraft). Melalui koperasi sebagai wadah untuk mengonsolidasikan tiap sektor itu, sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri dan dapat naik kelas.

 

“Jika berjalan sendiri-sendiri UMKM sulit naik kelas, satu sama lain akhirnya saling bersaing dan kerjasama tidak ada,” tukas Subardi. 

 

Disampaikan apresiasi kepada Kementerian Koperasi dan UKM yang melakukan coaching business dan program pendampingan. Dia pun setuju dengan program pendampingan, agar tidak lepas setelah pelatihan, karena selama ini setelah dilatih cenderung ditinggalkan akhirnya tingkat efektivitas dan keberhasilan pelatihan menjadi rendah.

 

“Sebagai wujud kepedulian kami terhadap pengembangan koperasi dan UMKM saat ini kami sedang menyiapkan lahan 1 hektar untuk tempat koperasi mengembangkan sektor pangan, herbal dan kerajinan tangan. Lahan ini sebagai tempat pelatihan, praktek UMKM di Yogyakarta. Semoga izinnya cepat keluar,” Subardi berharap.