JAKARTA, govnews-idn.com – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bersama Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan platform digital yang bergabung di Indonesian E-commerce Association (idEA) berkolaborasi menyepakati capaian target menuju 30 juta UMKM onboarding digital di tahun 2024.
Berdasarkan data idEA hingga Oktober 2022, UMKM yang terhubung atau onboarding digital mencapai 20,5 juta. Artinya sisa 9,5 juta lagi UMKM yang ditargetkan bisa masuk platform digital hingga tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut, digelar rapat koordinasi di Kantor KemenKopUKM, Selasa (1/11/2022).
Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki terkait Update Transformasi Digital KUMKM menegaskan, pihaknya bersama Kementerian/Lembaga (K/L) dan platform digital melakukan rakor guna membahas beberapa hal krusial untuk mencapai target 30 juta UMKM onboarding digital.
Pertama, transformasi digital yang melibatkan beberapa K/L dan daerah termasuk juga di platform digital industri, akan fokus pada 7 kelompok UMKM dan 7 aspek transformasi digital KUMKM yang pelaksanaannya dikolaborasikan dengan platform digital dengan tiga level transformasi digital UMKM.
“Kami menargetkan, di daerah UMKM onboarding digital pada 2023 sebanyak 2,4 juta dan di tahun 2024 sebanyak 3,4 juta. Untuk tingkat Kementerian/Lembaga, tahun 2023 mencapai 1,6 juta dan di tahun 2024 sebanyak 2,4 juta UMKM,” ucap Teten.
Turut mendampingi, Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Siti Azizah, Perwakilan Kemenko Perekonomian, Perwakilan Bappenas, Head of Public Policy idEA Rofi Uddarojat dan anggota idEA lainnya serta perwakilan berbagai platform digital.
Kedua, pelaksanaan program dari K/L, daerah dan platform digital harus dilaporkan kepada KemenKopUKM dalam upaya moderasi Gerakan #berubahdigital, dengan variable data fokus kelompok, fokus aspek digital dan fokus wilayah.
Ke depan, pemerintah akan memiliki data by name by address untuk UMKM yang sudah onboarding digital. “Kita juga memiliki pilot project integrasi sistem monitoring UMKM onboarding digital. Bahkan telah membentuk PMO (Project Management Office) sebagai upaya monitoring tersebut,” ujar Teten.
Dikatakan, di saat yang sama KemenKopUKM juga telah menyiapkan program Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT). Sehingga diharapkan pada pekan ke-4 November tahun ini, semua K/L daerah sudah meng-input data atau memberikan update pencapaian program transformasi digital UMKM selama 2022 kepada KemenKopUKM.
“Ini penting untuk UMKM yang sudah terhubung dengan digital untuk diberdayakan. Bagaimana mereka nantinya bisa memperluas market dibantu platform. Sementara K/L dan daerah melakukan pendampingan dan inkubasi, agar UMKM bisa meningkatkan kualitas serta kapasitas produksinya, supaya produk UMKM bisa bertahan dalam kompetisi platform digital yang semakin ketat,” kata Teten.
Teten Masduki bersama personal Indonesian E-commerce Association
Selanjutnya diharapkan pada pekan ke-3 Desember 2022, semua pihak terkait dapat merumuskan kalender program transformasi digital UMKM untuk tahun 2023 dari setiap K/L, daerah, platform digital serta proof of concept (POC) integrasi sistem monitoring UMKM onboarding digital.
Dia juga berharap, UMKM bisa terus tumbuh dan go global. Mengingat dari beberapa plaftorm juga bisa memfasilitasi UMKM untuk diintegrasikan dengan beberapa layanan, serta program pemberdayaan UMKM.
“Tinggal nanti pemerintah bisa menghubungkan dengan akses pembiayaan, akses pasar dan termasuk memfasilitasi usaha mereka dengan membentuk badan usaha serta meraih sertifikasi halal, produk dan sebagainya,” lanjut MenKopUKM.
Ditegaskannya, saat ini pemerintah juga sedang melakukan penyempurnaan regulasi kebijakan terkait ekonomi digital. Termasuk mulai dari keamanan data pribadi. Di mana pemerintah tak hanya melindungi industri, platformnya, juga melindungi UMKM maupun konsumen perdagangan digital.
“Saya kira ini kerja yang terintegrasi satu sama lain. Sebab kita punya potensi digital ekonomi yang sangat besar dan harus benar-benar digarap, sehingga perlu disiapkan dari hulu ke hilirnya. Tujuannya, agar memaksimalkan kesejahteraan masyarakat khususnya pelaku UMKM,” urai MenKopUKM.
Sementara Siti Azizah menambahkan, poin penting dari rakor tersebut adalah saat ini pemerintah hanya memiliki data pelaku UMKM yang terhubung dengan digital secara agregat. Untuk itu, KemenKopUKM menginisiasi, mengintegrasikan data-data yang ada secara internal sebagai perwujudkan Tahap I.
“Kami optimistis, ini bisa dilakukan sesegera mungkin. Karena saat ini KemenKopUKM memiliki 8 platform yang akan dikoneksikan dengan Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT). Insya Allah akan kita peroleh di akhir tahun ini,” tegas Azizah.
Dengan terintegrasikan berbagai data yang ada di K/L juga daerah, diharapkan tahun depan pemerintah tak hanya punya data angka 30 juta UMKM onboarding digital, tetapi juga data kualitas by name by address secara akurat.
Head of Public Policy idEA Rofi Uddarojat mengatakan pada dasarnya idEA secara prinsip mendukung penuh. “Dan ikut gotong royong memberdayakan UMKM sebagai core ekonomi digital. Bersama-sama memberdayakan metode dan skema yang tepat mencapai tujuan maupun target nasional,” terang Rofi.
MULIA GINTING – ERWIN TAMBUNAN
“Kami menargetkan, di daerah UMKM onboarding digital pada 2023 sebanyak 2,4 juta dan di tahun 2024 sebanyak 3,4 juta,” ucap MenKopUKM. Foto: KemenKopUKM