BALI, govnews-idn.com – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menyampaikan strategi merealisasi 6 program prioritas membangkitkan sektor koperasi dan UMKM pasca pandemi sebagai rekomendasi dan kesimpulan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan (Rakortekcan) Bidang Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan 2022 di Bali.
Selanjutnya diharapkan, berbagai program prioritas yang dicanangkan KemenKopUKM bisa tercapai di tahun depan.
Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan, Rapat Koordinasi ini digelar untuk menghimpun evaluasi pelaksanaan program pengembangan Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan yang sudah berjalan, serta melakukan sinkronisasi dan koordinasi terkait Program Prioritas yang akan dijalankan pada tahun 2023.
“Harapannya, program-program yang dijalankan secara simultan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta berbagai pihak dalam memaksimalkan output potensial. Sehingga pertumbuhan ekonomi kembali secara berkelanjutan,” ucap Menteri Teten sesuai kesimpulan Rakortekcan di Bali, Senin malam (20/6/2022).
Kegiatan berlangsung 19-21 Juni 2022 di Bali. Turut dihadiri jajaran deputi meliputi, Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM Siti Azizah, Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Eddy Satria, Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM) KemenKopUKM Hanung Harimba Rachman dan Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM Ahmad Zabadi.
Ditegaskan, Program Prioritas yang dijalankan secara sinergis diharapkan memenuhi target RPJMN Tahun 2024 bidang Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan. Di antaranya, kontribusi Koperasi terhadap PDB sebesar 5,5%, kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 65%, Rasio Kewirausahaan Nasional sebesar 3,95%, Koperasi Modern sebanyak 500 unit secara kumulatif, Proporsi UMKM yang Mengakses Kredit Lembaga Keuangan Formal sebesar 30,8%, Pertumbuhan wirausaha sebesar 4% dan Penumbuhan start-up sebanyak 3.500 unit secara kumulatif.
“Kami berharap ini dapat menyelaraskan dan bersinergi bersama dengan berbagai pihak mendukung pengembangan Koperasi dan UMKM ke depan, terutama pascapandemi ini,” kata Teten Masduki.
Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim menyampaikan, tema dan arah kebijakan RKP 2023, yakni Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Dengan fokus bidang koperasi, UMKM dan Kewirausahaan. Yaitu Penanggulangan Pengangguran Disertai dengan Peningkatan Decent Job dan Mendorong Pemulihan Dunia Usaha.
“Untuk itu, KemenKopUKM memilih enam program yang menjadi prioritas pada tahun 2023. Keenam program prioritas dimaksud sudah mulai dilaksanakan pada tahun 2022. Sehingga menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam pelaksanaan tahun 2023,” ujar Arif.
Arif merinci, kesimpulan dari enam program prioritas di tahun 2023 terdiri dari, pertama pendataan lengkap KUMKM yang merupakan program dengan skala besar dan kebutuhan pendanaan yang besar.
Arif memastikan, komunikasi antara KemenKopUKM dan pemerintah daerah terus dibuka seluas-luasnya, melalui pertemuan zoom rutin khusus untuk membahas pendataan. “Ke depannya, dibutuhkan dukungan dinas provinsi dan kabupaten/kota yang lebih kuat bagi para enumerator agar dapat mencapai target pendataan 10 juta data UMKM non-pertanian pada tahun 2023,” Arif mengemukakan.
Arif Rahman Hakim di tengah peserta rapat
Kedua terkait Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM pada tahun 2022. Saat ini telah dipilih lima lokasi berdasarkan desk study dan pengamatan dari pemerintah pusat. Namun, pada prosesnya cukup sulit memenuhi kebutuhan pendukung yang harus disiapkan oleh daerah untuk membangun Rumah Produksi Bersama.
“Perencanaan tahun 2023 dilakukan secara bottom-up melalui beauty contest proposal yang dikirimkan oleh masing-masing daerah.”
Ketiga, kata Arif, untuk mendukung terwujudnya Koperasi Modern, di mana dirinya mengakui, diperlukan upaya untuk membangun infrastruktur yang kuat untuk pengembangan koperasi di masa depan yang kokoh melalui korporatisasi petani dan nelayan (KPN).
Kunci proses korporatisasi tersebut menurutnya, minimal harus memiliki model bisnis dengan skala ekonomi yang cukup dan berorientasi industri, melakukan agregasi dan konsolidasi proses baik dari hulu hingga hilir, distribusi peran pada rantai nilai antara lembaga dengan petani atau nelayan dan basis kelembagaan yang tepat. Sehingga petani dan nelayan terlibat pemilikan perusahaan.
Keempat, Perpres Pengembangan Kewirausahaan Nasional sebagai dasar hukum penguat bagi fungsi koordinasi yang dimiliki KemenKopUKM memenuhi mandat undang-undang. Arif menegaskan, koordinasi akan dilakukan lintas kementerian/lembaga dalam bidang digitalisasi KUMKM, inkubasi usaha, akses pembiayaan bagi wirausaha, pengembangan PLUT-KUMKM dan pendataan lengkap UMKM dengan pendekatan konsultasi dan pendampingan bisnis.
Kelima, terkait Redesign PLUT-KUMKM. Di mana hal ini akan dilaksanakan dengan mengoptimalisasi layanan pendampingan usaha yang inklusif dan pemberdayaan lainnya secara komprehensif dan terpadu. Sehingga mampu meningkatkan produktivitas, nilai tambah, kapasitas dan kualitas kerja, daya saing dan pemulihan usaha koperasi, UMK dan wirausaha.
Sesuai arahan Menteri Teten, PLUT-KUMKM usahakan menjadi rumah bagi UMKM untuk belajar serta mendapatkan akses terhadap informasi, pasar, maupun pembiayaan.
“Saat ini sudah dilaksanakan kegiatan PLUT Educational Center untuk meningkatkan kapasitas pengelola, konsultan dan UMKM. Baik yang dikelola melalui dana dekonsentrasi, maupun yang dikelola secara mandiri, agar PLUT menjadi expert pool bagi UMKM,” kata Arif.
Keenam, berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, MenKopUKM berperan memberikan fasilitasi akses pembiayaan, akses pasar, serta pendampingan dan pelatihan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, guna meningkatakan pendapatan keluarga miskin ekstrem.
Langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Koperasi dan UKM kata Arif, terdiri dari Bantuan Permodalan bagi Pelaku Usaha Mikro, Pendampingan Formalisasi Usaha Mikro, Pendampingan Sertifikasi Produk Usaha Mikro, Revitalisasi Pasar Rakyat, serta DAK Fisik dan DAK Non-Fisik.
“Harapannya, perhatian yang diberikan secara menyeluruh kepada ekosistem usaha di Indonesia, dapat meningkatkan Koperasi Modern, UMKM Naik Kelas dan pertumbuhan wirausaha,” harapnya.
MULIA GINTING – ERWIN TAMBUNAN
“Perencanaan tahun 2023 dilakukan secara bottom-up melalui beauty contest proposal yang dikirimkan oleh masing-masing daerah.” Foto: KemenKopUKM
