Industri Tekstil di Jabar Terancam Berhenti Produksi Imbas Predatory Pricing di Social Commerce

September 24, 2023

BANDUNG, govnews-idn.com – Usaha dan industri tekstil di Jawa Barat terancam berhenti berproduksi karena imbas praktek predatory pricing di platform social commerce yang secara nyata mulai dirasakan pelaku usaha tekstil. Selain menekan omzet, berdampak pada penurunan produksi dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Di Kabupaten Bandung, Kecamatan Majalaya, Jawa Barat misalnya, usaha pertekstilan pada hari biasa ramai aktivitas produksi. Namun sejak Lebaran hingga saat ini, penurunan produksi terus terjadi hingga beberapa pabrik tak mampu lagi bertahan untuk berproduksi.

Pada kunjungannya ke beberapa pabrik tekstil di Majalaya, Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menyaksikan kondisi terkini pabrik dan menerima keluhan beberapa pelaku UKM tekstil di Kabupaten Bandung.

“Kami bersama pelaku industri pakaian jadi dan tekstil, membahas tentang hal ini dan memang ada penurunan drastis karena pelaku UMKM yang memproduksi pakaian muslim, kerudung, pakaian jadi yang dijual di pasar grosir seperti Tanah Abang, ITC Kebon Kelapa, Pasar Andir terpantau anjlok. Akibatnya permintaan terhadap pakaian, kain dan tekstil menurun drastis,” ucap Menteri pada kunjungan ke beberapa pabrik tekstil di Majalaya, Bandung, Minggu (24/9/2023).

Soal Harga

ada diskusi hadir sejumlah pelaku usaha tekstil terdiri dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ikatan Pengusaha Konveksi Bandung (IPKB), Paguyuban Textile Majalaya dan Kadin Kabupaten Bandung. Produk mereka kalah bersaing bukan karena kualitas, tetapi soal harga yang tidak masuk Harga Pokok Penjualan (HPP) pelaku UKM/IKM tekstil.

“Saya mendapat informasi ada indikasi marak impor pakaian jadi maupun produk tekstil yang tak terkendali. Harga yang murah ini adalah predatory pricing di platform online, memukul pedagang offline dan dari sektor produksi konveksi juga industri tekstil dibanjiri produk luar yang sangat murah,” tegas MenKopUKM.

Menurut dia, itu terjadi karena didorong adanya aturan safe guard yang tidak berjalan dengan semestinya. Untuk itu, pemerintah berupaya membenahi dan berkoordinasi dengan Mensesneg untuk langkah ke depan.

“Sebab sekali lagi, kewenangan ini ada di Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Presiden Jokowi pun sudah mengatakan secepatnya ada Undang-Undang yang mengaturnya. Presiden sudah menyampaikan akan meninjau kembali perdagangan online yang dalam waktu dekat akan dibahas. Itu termasuk yang sudah kita usulkan Permendag Nomor 50 Tahun 2020 sudah selesai, tinggal ditetapkan saja,” urai Teten Masduki.

Tak hanya itu, MenKopUKM juga merasa perlu ada HPP khusus di produk tekstil. Sebab di China, menerapkan model barang masuk tidak boleh di bawah HPP. “Kalau kita terapkan itu, bisa melindungi industri dalam negeri,” ungkap MenKopUKM.

Penurunan Produksi dan PHK

Ketua Umum API Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengatakan, saat ini perdagangan global memang sedang tidak baik-baik saja. China yang merupakan produsen atau manufaktur besar dunia, banyak barangnya yang tak terserap di negara-negara besar seperti di Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa. Sehingga mereka berusaha mencari pasar baru yang trade barrier-nya lemah.

“Jangan sampai Indonesia hanya dijadikan market, karena Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar nomor empat dunia. GDP kita masih lebih baik dan inflasi Indonesia cukup terkontrol dibanding negara lain. Tak heran Indonesia dibidik menjadi salah satu pangsa pasar. Jika tidak pintar-pintar memasang trade barrier, ekosistem ini akan hancur berimbas ke hulu,” jelasya.

Ketua Umum IPKB Nandi Herdiaman menambahkan, adanya serangan impor yang harganya di bawah pasar, mendorong rendahnya permintaan termasuk yang terjadi di Tanah Abang, Jakarta Pusat. “Imbasnya terjadi penurunan produksi bukan cuma 1 atau 2 pabrik, bahkan ribuan. Ditambah dampak pengangguran bahkan hingga jutaan,” ulas dia.

“UMKM tekstil memproduk sesuai dengan permintaan pasar, tetapi akhir-akhir ini marak impor barang-barang membuat bahan menumpuk. Kami kesulitan menjual hampir 1,5 juta meter bahan menumpuk di pabrik sementara produksi masih berjalan. Kami juga tidak tahu sampai kapan masih bisa produksi, mohon bantuan untuk perlindungan pasar kami,” pinta Owner PT Santosa Kurnia Jaya Dudi Gumilar.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jabar Rachmat Taufik G menambahkan, angkata kerja di Jabar mencapai 24 juta orang, sebesar 70% bukan dari pekerja formal. Akibat banyak pabrik menurun kapasitas produksinya lantaran menurunnya daya beli, semakin menambah ancaman PHK. “PHK secara resmi kecil, tetapi dari data BPJS Ketenagakerjaan yang mengambil JHT, artinya yang tak bekerja lagi mencapai lebih dari 150.000 orang,” tukas Rachmat.

Mulia Ginting – Erwin Tambunan

Salah satu industri tekstil di Jawa Barat mulai sepi produksinya saat dikunjungi Teten Masduki. Foto: KemenKopUKM.

Artikel ini sudah terbit di jurnal-idn.com

RELATED POSTS